Mensesneg tidak menjelaskan alasan kemungkinan penundaan peluncuran penulisan ulang sejarah.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peluncuran penulisan ulang sejarah Indonesia kemungkinan ditunda. Peluncuran penulisan sejarah itu mulanya direncanakan pada Agustus 2025. “Ada kemungkinan mundur,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.
Politikus Partai Gerindra itu tidak menjelaskan alasan kemungkinan penundaan tersebut. Dia hanya bilang belum ada jadwal pasti peluncuran dilakukan. “Belum, belum,” kata dia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menargetkan penulisan sejarah Indonesia versi terbaru rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-80 RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam proyek penulisan ulang sejarah. Cucu Presiden Sukarno itu menyerukan agar pemerintah tak mengabaikan protes masyarakat. “Jangan terburu-buru, kita lihat lagi bagaimana fakta sejarah yang ada,” ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis, 3 Juli 2025.
Juli 2025 lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat sedang rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat. Koalisi Sipil mengatakan interupsi ini merupakan aksi simbolik.
“Untuk memprotes adanya pemutihan sejarah dan juga mengecam pernyataan Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan massal 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya,” kata Jane Rosalina, saat ditemui di sekitar kompleks parlemen DPR, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Aktivis perempuan Eva Sundari menilai penulisan ulang sejarah mengabaikan perspektif korban, terutama perempuan. Penulisan ulang sejarah, kata dia, lebih menonjolkan narasi pelaku sehingga dikhawatirkan mengandung kekeliruan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
